Jakarta -
Sekretaris Jenderal Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Halim
Mahfudz mengatakan tak menemukan kalimat dalam surat balasan Asosiasi
Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) kepada Menteri Pemuda dan
Olahraga Roy Suryo yang menyatakan bahwa FIFA memberi kewenangan kepada
pemerintah untuk menyelesaikan kisruh persepakbolaan nasional. "Surat
itu hanya berisi penegasan mengenai empat poin yang harus diselesaikan
sesuai MoU (Nota Kesepahaman 7 Juni 2012 di Kuala Lumpur lalu)," kata
Halim saat dihubungi Tempo, Ahad, 17 Februari 2013.
Halim mengatakan, pihaknya mendapat surat tembusan FIFA kepada Menteri Roy tertanggal 13 Februari 2013 itu. Ia mengatakan menerima surat itu juga pada Jumat pekan lalu. Menurut Halim, surat FIFA itu harus dicermati karena surat sebelumnya (kepada Menpora sebelumnya Andi Mallarangeng) tertanggal 26 November 2012 jelas menegaskan bahwa PSSI badan resmi yang mengorganisasi dan mensupervisi sepak bola dalam segala bentuknya. "Poin ini adalah dasar dan inti surat FIFA 26/11/12 itu. Sebuah pengakuan langsung pada PSSI," kata Halim.
Halim menjelaskan, sesuai kesepakatan Presiden FIFA Sepp Blatter dengan Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) Zhang Jilong di Tokyo Desember lalu, masalah Indonesia sudah diserahkan ke AFC melalui Jilong. "Jadi FIFA pasti akan merujuk langkahnya pada langkah-langkah Jilong,"kata Halim.
Di dalam surat tertanggal 13 Februari 2013 yang baru dikirim, Halim menjelaskan, FIFA kembali menegaskan bahwa solusi penyelesaian kisruh sepak bola adalah dengan penyelesaian 4 poin yaitu, revisi statuta, pengembalian empat anggota Komite Eksekutif yang telah dinonaktifkan, penyatuan liga, dan Kongres PSSI dengan peserta voters (pemilik suara) Kongres PSSI di Solo 2011. "Sementara, PSSI sudah melaporkan capaian roadmap PSSI yang diserahkan di Tokyo 14 Desember 2012 lalu melalui surat tertanggal 11 Februari 2013 ke AFC dan FIFA," ujar Halim.
Halim mengatakan, dalam surat tertanggal 11 Februari 2013 itu, PSSI melaporkan telah melakukan langkah-langkah, yaitu mengirim draf revisi statuta, mengundang empat anggota Komite Eksekutif untuk kembali bergabung dan mengusahakan penyatuan liga. Halim menjelaskan, draf revisi statuta itu sudah dikirim pada 10 Januari 2013. "Kami telah mengundang empat anggota Komite Eksekutif itu untuk bergabung kembali tanpa syarat pada rapat Komite Eksekutif 28 Januari 2013, tapi mereka tidak hadir," kata Halim.
Sedangkan mengenai penyatuan liga, Halim mengatakan telah meminta klub-klub untuk tunduk di bawah yurisdiksi PSSI. "Tapi tidak ada yg menjawab," ujarnya. Halim juga mengaku telah menjelaskan kepada AFC bahwa klaim voters kongres Solo yang dilakukan pihak Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) tidak valid. "Jumlah yang mereka klaim ternyata tidak benar."
Halim menjelaskan pihaknya telah mengecek klaim pemilih Solo oleh pihak KPSI. Komite Penyelamat, kata Halim, mengklaim didukung oleh 460 pemiliki suara dari 588. Namun, ternyata 11 anggota merupakan daftar ganda. Delapan puluh di antaranya bukan anggota. "Mereka baru calon anggota," kata Halim.
Sedangkan 76 sudah menandatangani pakta integritas dan menyatakan kesetiaannya pada PSSI. Lalu, 49 yang lain menyatakan mencabut dukungan terhadap KPSI. "Sisanya, tinggal 244 anggota, tidak memenuhi dua per tiga suara. Jadi kongres mereka tidak sah," kata Halim.
"Kami sekarang sedang berkoordinasi dengan AFC mengenai langkah-langkah federasi (PSSI)selanjutnya. Termasuk mengklarifikasi, apa langkah AFC terkait surat FIFA tertanggal 13 Februari 2013," kata dia. Menurut Halim, PSSI telah mengikuti semua instruksi AFC termasuk menjalin komunikasi intensif dengan AFC, FIFA, dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI).
Kemarin, Menteri Roy menyatakan bahwa FIFA telah memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menyelesaikan kisruh sepak bola Indonesia melalui surat balasan yang diterima Menpora Jumat pekan lalu. Menpora mengklaim bahwa FIFA telah merestui pemerintah menyerahkan pembentukan tim nasional (timnas) melalui sebuah badan yang independen. (tempo.co)
Halim mengatakan, pihaknya mendapat surat tembusan FIFA kepada Menteri Roy tertanggal 13 Februari 2013 itu. Ia mengatakan menerima surat itu juga pada Jumat pekan lalu. Menurut Halim, surat FIFA itu harus dicermati karena surat sebelumnya (kepada Menpora sebelumnya Andi Mallarangeng) tertanggal 26 November 2012 jelas menegaskan bahwa PSSI badan resmi yang mengorganisasi dan mensupervisi sepak bola dalam segala bentuknya. "Poin ini adalah dasar dan inti surat FIFA 26/11/12 itu. Sebuah pengakuan langsung pada PSSI," kata Halim.
Halim menjelaskan, sesuai kesepakatan Presiden FIFA Sepp Blatter dengan Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) Zhang Jilong di Tokyo Desember lalu, masalah Indonesia sudah diserahkan ke AFC melalui Jilong. "Jadi FIFA pasti akan merujuk langkahnya pada langkah-langkah Jilong,"kata Halim.
Di dalam surat tertanggal 13 Februari 2013 yang baru dikirim, Halim menjelaskan, FIFA kembali menegaskan bahwa solusi penyelesaian kisruh sepak bola adalah dengan penyelesaian 4 poin yaitu, revisi statuta, pengembalian empat anggota Komite Eksekutif yang telah dinonaktifkan, penyatuan liga, dan Kongres PSSI dengan peserta voters (pemilik suara) Kongres PSSI di Solo 2011. "Sementara, PSSI sudah melaporkan capaian roadmap PSSI yang diserahkan di Tokyo 14 Desember 2012 lalu melalui surat tertanggal 11 Februari 2013 ke AFC dan FIFA," ujar Halim.
Halim mengatakan, dalam surat tertanggal 11 Februari 2013 itu, PSSI melaporkan telah melakukan langkah-langkah, yaitu mengirim draf revisi statuta, mengundang empat anggota Komite Eksekutif untuk kembali bergabung dan mengusahakan penyatuan liga. Halim menjelaskan, draf revisi statuta itu sudah dikirim pada 10 Januari 2013. "Kami telah mengundang empat anggota Komite Eksekutif itu untuk bergabung kembali tanpa syarat pada rapat Komite Eksekutif 28 Januari 2013, tapi mereka tidak hadir," kata Halim.
Sedangkan mengenai penyatuan liga, Halim mengatakan telah meminta klub-klub untuk tunduk di bawah yurisdiksi PSSI. "Tapi tidak ada yg menjawab," ujarnya. Halim juga mengaku telah menjelaskan kepada AFC bahwa klaim voters kongres Solo yang dilakukan pihak Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) tidak valid. "Jumlah yang mereka klaim ternyata tidak benar."
Halim menjelaskan pihaknya telah mengecek klaim pemilih Solo oleh pihak KPSI. Komite Penyelamat, kata Halim, mengklaim didukung oleh 460 pemiliki suara dari 588. Namun, ternyata 11 anggota merupakan daftar ganda. Delapan puluh di antaranya bukan anggota. "Mereka baru calon anggota," kata Halim.
Sedangkan 76 sudah menandatangani pakta integritas dan menyatakan kesetiaannya pada PSSI. Lalu, 49 yang lain menyatakan mencabut dukungan terhadap KPSI. "Sisanya, tinggal 244 anggota, tidak memenuhi dua per tiga suara. Jadi kongres mereka tidak sah," kata Halim.
"Kami sekarang sedang berkoordinasi dengan AFC mengenai langkah-langkah federasi (PSSI)selanjutnya. Termasuk mengklarifikasi, apa langkah AFC terkait surat FIFA tertanggal 13 Februari 2013," kata dia. Menurut Halim, PSSI telah mengikuti semua instruksi AFC termasuk menjalin komunikasi intensif dengan AFC, FIFA, dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI).
Kemarin, Menteri Roy menyatakan bahwa FIFA telah memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menyelesaikan kisruh sepak bola Indonesia melalui surat balasan yang diterima Menpora Jumat pekan lalu. Menpora mengklaim bahwa FIFA telah merestui pemerintah menyerahkan pembentukan tim nasional (timnas) melalui sebuah badan yang independen. (tempo.co)
